TANJAB TIMUR – Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan kawasan permukiman kumuh yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bupati Tanjab Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di kantor Kementerian PKP di Jakarta, Senin 23 Februari 2026.
Audiensi tersebut bertujuan untuk memperjuangkan dukungan program pemerintah pusat dalam upaya pembangunan dan perbaikan rumah bagi masyarakat Tanjab Timur, khususnya bagi warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Dalam kesempatan itu, Bupati Dillah memaparkan kondisi perumahan masyarakat di daerahnya yang masih membutuhkan perhatian serius.
Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, terdapat sekitar 3.741 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 93 desa dan kelurahan di Kabupaten Tanjab Timur.
“Kondisi tersebut juga berdampak pada munculnya sejumlah kawasan permukiman kumuh yang tersebar di sedikitnya lima kecamatan,” ucapnya.
Bupati Dillah berharap pemerintah pusat dapat memberikan alokasi program yang lebih besar bagi Tanjab Timur, terutama melalui program prioritas kementerian seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penataan kawasan kumuh, serta pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah selama ini telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk mengurangi kawasan kumuh. Program yang telah dijalankan antara lain bedah rumah, peningkatan sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, jembatan, serta penerangan.
Namun demikian, berbagai upaya tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah serta luasnya wilayah yang memerlukan penanganan.
“Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat kami rasa sangat penting untuk mempercepat upaya penanganan kawasan kumuh yang juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di daerah kami,” ujarnya.
Melalui langkah tersebut, diharapkan berbagai program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tanjab Timur dapat segera direalisasikan, sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah aktif yang dilakukan Bupati Dillah dalam menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, inisiatif kepala daerah dalam menjalin komunikasi langsung dengan kementerian menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan perumahan dan kawasan kumuh harus dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung serta kesiapan data dan lahan dari pemerintah daerah.
“Penanganan kawasan kumuh dan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dalam satu kawasan agar hasilnya dapat memberikan dampak yang lebih optimal,” tegasnya. (AT)